Legislator Desak Pemerintah Bersikap Atas Kekerasan Rohingya

30-08-2017 / KOMISI I

 

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini meminta Pimpinan DPR untuk mendesak Pemerintah Indonesia bersikap atas kekerasan yang terus menimpa kelompok Muslim Rohingya. Menurutnya, tanpa bermaksud mengintervensi urusan dalam negeri Myanmar,  Indonesia yang turut ikut dalam menciptakan ketertiban dunia, sudah seharusnya bersikap atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Pemerintah Myanmar.

 

“Saudara kita Rohingya bertahan hidup pun tak bisa, tanpa jelas kesalahan dan dosa mereka anak-anak perempuan ibu-ibu dibantai tanpa pakai perasaan dan tanpa perikemanusiaan dengan biadab,” tegas Jazuli, dalam interupsinya saat Rapat Paripurna dalam rangka hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

 

Politisi F-PKS itu menegaskan, sudah saatnya DPR bersikap dan mendorong pemerintah membuat langkah-langkah nyata untuk menghentikan pembantaian yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap kelompok Muslim Rohingya. Menurutnya, DPR sebagai perwakilan rakyat yang memegang teguh perikemanusiaan sudah seharusnya bersikap atas kejahatan tersebut.

 

“Bukan bicara saja hak asasi di Indonesia, tapi di dunia ini tanpa mencampuri atau intervensi negara tertentu, kalau sudah membantai menghabisi nyawa manusia harus disetop.  Mudah-mudahan setelah pidato Pak Ketua, pimpinan ada yang langsung sampaikan ke Presiden untuk lakukan langkah-langkah riil dan konkret,” harap politisi asal dapil Banten itu.

 

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Haerudin. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah bersikap dan mengulurkan bantuan kepada kelompok Muslim di Rohingya yang telah menjadi korban kekerasan. Politisi F-Pan itu juga mendesak pemerintah untuk menyampaikan kepada negara-negara tetangga agar lebih ramah dengan para pengungsi Rohingya yang masih terlunta-lunta nasibnya.

 

“Yang masih terlunta-lunta mengungsi di Bangladesh dan ditolak Bangladesh, sebagai amanat konstitusi mohon disampaikan ke Pemerintah RI, mohon bersikap atas pelanggaran HAM pemerintah Myanmar dan mohon juga disampaikan kepada negara tetangga lebih ramah kepada para pengungsi,” dorong politisi asal dapil Jawa Barat itu.

 

Menanggapi interupsi itu, Ketua DPR RI Setya Novanto, dalam pidatonya juga menyinggung sikap DPR dan pemerintah terhadap kelompok Muslim Rohingya. Ia akan meminta Pemerintah Indonesia mengambil peran yang lebih nyata dalam menghentikan kejahatan kemanusian atas Muslim Rohingya.

 

“Kita telah banyak mengambil usaha damai dan kemanusiaan tetapi apapun kejahatan harus dihentikan dan tidak boleh ada darah dan air mata,” komitmen Ketua Umum Partai Golkar itu. (sf,mp) foto: Andri/jk

BERITA TERKAIT
Indonesia Masuk BRICS, Budi Djiwandono: Wujud Sejati Politik Bebas Aktif
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga...
Habib Idrus: Indonesia dan BRICS, Peluang Strategis untuk Posisi Global yang Lebih Kuat
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi isu strategis yang...
Amelia Anggraini Dorong Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Anggota TNI
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI....
Oleh Soleh Apresiasi Gerak Cepat Danpuspolmal Soal Penetapan Tersangka Pembunuhan Bos Rental
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tiga anggotaTNI Angkatan Laut (AL) diduga terlibat dalampenembakan bos rental mobil berinisial IAR di Rest Area KM...